Rakor Persiapan Pertinas, di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, pukul 07.30 WIB, Kamis, 6 Oktober 2016

Pengangkatan PNS  dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan Kompetensi, Prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa atau golongan. Seluruh PNS pada dasarnya diangkat dalam suatu jabatan dan sekaligus menegaskan bahwa seluruh PNS hendaknya menduduki …

Berbagai cara dilakukan oleh anak bangsa untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober). Mulai upacara peringatan hari bersejarah ini secara formal maupun dengan cara lain, diantaranya dengan menggelar sholawat. Ini seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan unsur Forpimda. Kegiatan sholawat dengan mengundang Habib Ja’far Bin Ustman Al Jufri …

Larung sesaji merupakan satu diantara aset budaya di Kabupaten Blitar yang harus tetap lestari yang juga sebagai genda tahunan masyarakat Kabupaten Blitar. Tujuan dari kegiatan ini sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME, karena telah melimpahkan rejeki kepada masyarakat. Harapannya, rejeki berupa kesehatan, panen yang melimpah kedepannya jauh lebih baik. Hal …

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa bagian keungan negara yang merupakan ruang lingkup pemeriksaan BPK. Untuk itu, Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan …

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar sesuai hasil Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015, mengalami penurunan sekitar 10,22 persen. Ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 12 persen. Kendati demikian, kemisikinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kabupaten ini. Untuk itu, seluruh Kepala SKPD harus berinovasi dalam rangka mengurangi …

Pemilihan bermartabat bukan hanya sekedar pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sesuai dengan hati nurani manusia. Ini sebagai bentuk partisipasi yang notabene menjadi salah satu indikator signifikan dalam negara demokrasi. Ironisnya, secara nasional partisipasi politik perempuan dalam pemilu masih rendah. Data Pemilihan umum pada Tahun 2014,  keterwakilan …