Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun ini Presiden RI Prabowo Subianto menambah jumlah perbaikan Rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi jawa timur sejumlah 33 ribu, dari tahun sebelumnya sejumlah 4.500.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Muarar Sirait pada dalam kunjungan kerja di Kabupaten Blitar. Muamar melaksanakan kunjungan kerja di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.
Kunjungan kerja di Kabupaten Blitar ini disambut oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM., bersama Forkopimda di Pendopo Ronggo Hadinegoro dalam acara yang bertajuk Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP – BP Tapera – BRI. (Kamis 2 Juli 2026)
Tujuan dari program Presiden ini adalah untuk memudah kan pembiayaan akses untuk pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang sangat terjangkau yaitu 6% baik dari sisi suply atau demand bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat memiliki rumah layak huni yang terjangkau, dan juga meningkatkan UMKM.
Dalam kegiatan diagendakan ; Peninjauan lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2026, Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, dan Peninjauan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menteri yang akrab dipanggil Ara menekankan, sinergi dan kolaborasi dari Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Danantara, BRI, Tapera, BPS, jajaran TNI/Polri, harus berjalan dengan baik untuk mensukseskan program Presiden RI.
Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan harapan besar dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pengentasan program RTLH dan peningkatan UMKM di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik.
