Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM membuka Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 pada hari Selasa, 6 Mei 2025 di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Bappeda Provinsi, Kementerian Pertanian, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Ketua TP PKK Kabupaten Blitar, Dharma Wanita, GOW, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
Kepala Bappedalitbang Rully Wahyu Prasetyowanto melaporkan kegiatan Musrenbang ini dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Sedangkan Bupati Blitar Drs.H. Rijanto, M.M menyampaikan penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih.
Visi Kabupaten Blitar dalam periode perencanaan ini adalah: “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut diwujudkan melalui empat misi pembangunan (Catur Dharma), yaitu: Catur Dharma 1 – Pembangunan Sumber Daya Manusia; Catur Dharma 2 – Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Catur Dharma 3 – Peningkatan Pelayanan Publik; Catur Dharma 4 – Jaminan Ketentraman Umum
Dalam proses perumusannya, RPJMD Kabupaten Blitar juga telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, yakni Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur. Keselarasan ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.
“RPJMD ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas korupsi. Kami ingin masyarakat Blitar, terutama pemudanya, menjadi agen perubahan dan penggerak sosial ekonomi yang kuat,” ujar Bupati Blitar dalam penyampaian rancangan awal RPJMD.
Pemerintah Kabupaten Blitar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk legislatif, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan RPJMD ini agar arah pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga.
