Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah. membuka kegiatan KonsuItasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RANWAL RKPD) Tahun 2022. Dengan didampingi Wakil Bupati Blitar, H. Rahmat Santoso, SH.,MH. orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini mengikuti jalannya kegiatan yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Bupati Blitar pada, Kamis, 4 Maret 2021.
Dalam sambutanya, Bupati Rini Syarifah memaparkan visi dan misinya dalam memimpin Kabupaten Blitar. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan upaya menjaga sinergi dokumen perencanaan, serta harmonisasi dengan Visi-Misi-Panca Bhakti. Hal ini diwujudkan dengan dirumuskannya “Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan” sebagai tema pembangunan RKPD Tahun 2022.
Lebih lanjut ditambahkan Bupati wanita pertama di Kabupaten Blitar ini, “Dari tema tersebut, kami jabarkan menjadi enam Prioritas Pembangunan”. Adapun 6 prioritas ini adalah, Pembangunan SDM; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar; Pelayanan Publik Berbasis E-Government; Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pemerintahan, Kawasan Perkotaan dan Wilayah Perbatasan; Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian; serta Penguatan Kesiapsiagaan Bencana dan Pelestarian Lingkungan.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Blitar, H. Rahmat Santoso, SH., MH. meminta kepada seluruh OPD untuk melakukan kajian rutin dan berkala terhadap renstra. “Pemerintah Daerah harus terus melakukan sinkronisasi dengan program pusat. Sehingga keharmonisan program pusat dan daerah akan tercapai” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti DPRD Kabupaten Blitar, OPD, Asosiasi Kepala Desa, Pendamping Desa, FKUB, Ormas NU & Muhammadiyah, Forum-forum UMKM,. Selain itu turut bergabung secara daring Dewan Pendidikan, Dewan Kesenian, Asidewi, Gapoktan Kabupaten Blitar dan seluruh perwakilan komunitas, NGO dan asosiasi OPD, Perwakilan tokoh masyarakat, FKUB serta Organisasi Masyarakat.
