SEPUTAR PPID

SEPUTAR PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Blitar ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Blitar  Nomor 188/238 /409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Blitar yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi hoax, maka pertanggung jawaban pengelolaan informasi menjadi hal yang sangat penting.

VISI MISI

VISI
“TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI YANG TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL UNTUK MEMENUHI HAK PEMOHON INFORMASI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

MISI
Misi 1 : Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
Misi 2 : Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
Misi 3 : Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

TUGAS DAN FUNGSI 

TUGAS DAN FUNGSI PPID Di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai PPID pembantu sejalan dengan Tugas dan Fungsi PPID utama Kabupaten Blitar

TUGAS DAN FUNGSI PPID KABUPATEN BLITAR

Tugas :
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Badan/Dinas/SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
– Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; – Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; – Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu; – Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik; – Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; – Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; – Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; – Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

F u n g s i :
1. Menghimpun informasi publik dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar. 2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori
dikecualikan
dan informasi yang terbuka untuk publik.
4. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi.