Peternak Blitar Gelar Doa Bersama

Sekitar 4331 peternak ayam petelur Kabupaten Blitar menggelar doa bersama di Pendopo Sasana Adhi Praja, Selasa (7/3) sebagai bentuk keprihatinan terus menurunnya harga telur sementara harga pakan semakin naik. Para peternak berharap, bukan saja Pemerintah Kabupaten Blitar namun juga Pemerintah Pusat bisa memberikan solusi bagi mereka. Para peternak mensinyalir ada perusahaan besar yang ikut memelihara ayam petelur dengan jumlah jutaan ekor. Kondisi ini menurut mereka mengancam bahkan merugikan peternak rakyat. Hal ini disampaikan oleh Suparman, Koordinator peternak ayam petelur dari Blitar.

Dihadapan Bupati Blitar, Wakil Bupati Blitar, anggota DPRD Kabupaten Blitar, anggota Forpimda serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Suparman meminta, ada undang-undang yang mengatur perusahaan terutama milik asing untuk tidak memelihara ayam petelur, sehingga peternak rakyat tetap bisa eksis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar juga diharapkan memfasilitasi dengan pihak perbankan. Para peternak menginginkan kredit lunak, sehingga ketika terjadi penurunan harga telur, mereka masih bisa bertahan.

Sementara itu ditempat yang sama, Rofi Yusifun, Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) menyampaikan, perwakilan PPRN akan berkunjung ke Kementerian Pertanian  untuk memperjuangkan usaha peternak rakyat. Harapannya, masalah ini segera dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak banyak peternak rakyat yang gulung tikar akibat turunnya harga telur.

Bupati Blitar, Drs.H.Rijanto, MM menyampaikan apresiasi kepada para peternak. Mereka tidak melakukan aksi turun kejalan, namun lebih memilih menggelar doa bersama di Pendopo Sasana Adhi Praja. Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berkomitmen akan memberikan dukungan kepada peternak. Dan hal ini telah dilakukan pada Lantai 2 Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Rabu (22/2). Pemerintah Kabupaten Blitar memfasilitasi peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Kabupaten Blitar dengan instansi terkait. Fasilitasi para peternak tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar, Marhenis, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP, Misbah dari Asosiasi Peternak Nasional, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta  perwakilan KPPUD Jawa Timur.

Wakil Bupati Blitar, Marhaenis saat itu dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Blitar merupakan satu diantara daerah penyokong telur terbesar tingkat nasional. Ketidakseimbangan antara harga telur dan pakan tentu akan sangat mempengaruhi tingkat produksi dan pastinya akan berpengaruh terhadap kebutuhan telur di tingkat nasional. Kejadian ini tidak hanya sekali bagi peternak di Kabupaten Blitar.Harapannya, kondisi ini segera bisa diatasi. Fasilitasi yang berlangsung hari ini (Rabu, 22 Pebruari 2017) mendapatkan hasil yang positif.

Sementara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP, mengungkapkan, persoalan ini bukan saja menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar, namun juga Pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari hasil kunjungan kelapangan yang notabene kepara peternak, Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP menyatakan rasa keprihatinannya. Pasalnya, para peternak mengalami kerugian, karena disparitas harga. Dan mayoritas terlilit hutang dengan bank. Harga telur dari peternak sekitar Rp.12.000-Rp.13.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasaran harga telur Rp.18.000/kg. Sedangkan harga di Jakarta mencapai Rp.21.000/kg. Ada indikasi permainan harga dipasar. Namun hal ini akan terus diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD). Dr. Ir. Surahman Suwandi, MP menegaskan, Pemerintah Kabupaten Blitar harus segera melakukan action antara lain, membuat program asuransi bagi para peternak ayam petelur dengan pihak jasa asuransi. Pemkab.Blitar bisa mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang asuransi bagi peternak ayam petelur. Selain itu  melakukan rescheduling hutang. Artinya pihak Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan komunikasi dengan perbankan terhadap hutang para peternak tersebut. Ini segera dilakukan pada bulan Pebruari sampai Maret 2017, juga membuat koperasi peternak. Bahkan, jika terdapat dana talangan harus segera didistribusikan untuk menutup kerugian peternak. Bagi KPPUD harus terus melakukan penyelidikan terhadap indikasi permainan harga. Termasuk pelanggaran lain yang terjadi dilapangan. Jika perlu KPPUD berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan  melakukan moratorium atau kaji ulang perusahaan yang bergerak dibidang pakan ternak. Untuk  pemerintah pusat sendiri akan melakukan beberapa upaya yakni, melakukan sertifikasi ternak atau pemeriksaan mutu DOC/DOD/DOQ terhadap kesesuaian standar. Pihak Kementan juga akan mengundang Kementerian Perdagangan, broker seluruh Indonesia terkait masalah ini. Diharapkan, perusahaan dibidang customer food supaya bisa membeli telur, sehingga harga cepat pulih, tidak terjadi penumpukan. Nasional sangat terpengaruh dengan kondisi ini, pasalnya 85% produksi telur dari Jawa Timur.  Dia juga menyerukan semua elemen menyerukan kampanye makan telur. 

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Rohayati menyampaikan, Kabupaten Blitar merupakan penyumbang telur sekitar 35-40% di Jawa Timur. Tahun 2016, pertumbuhan telur di Jatim mencapai 5,2%. Padahal target pertumbuhan telur sekitar 2,5%. Untuk itu, pihak Provinsi Jawa Timur meminta kepada Pemerintah Pusat untuk turut mengatur distribusi telur tersebut. Sehingga tidak terjadi penumpukan di satu provinsi saja sementara masih ada provinsi di Indonesia ini yang mengalami kelangkaan. Sedangkan untuk asuransi bagi para peternak ayam petelur, secara umum di Jawa Timur belum ada program tersebut. Jadi pemerintah pusat bisa melakukan ujicoba di Jatim, karena selama ini yang sudah berjalan yakni asuransi sapi potong. Rohayati juga menyampaikan, jika pihaknya secara intens terus melakukan monitoring, menghitung demans and supplay terhadap produksi telur.

Ir.Mashudi, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar  mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah proaktif menyikapi keluhan para peternak ayam petelur diantaranya dengan memfasilitasi para peternak dengan isntansi terkait seperti sekarang ini, memberikan pembinaan efisiensi usaha.Misalnya, dengan memproduksi pakan sendiri. Ini sebagai antisipasi jika harga pakan mahal. Selain itu, melakukan pengawasan mutu dan bibit ternak termasuk obat ternak yang beredar. Untuk dana talangan saat ini pada Dinas Peternakan dan Perikanan belum ada, pasalnya dana tersebut bersifat hibah dan sangat rumit prosedurnya. Terkait rescheduling hutang pihaknya akan bekerjasama dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk membicarakan hal ini dengan pihak perbankan. Mengingat , para peternak berhutang mandiri.

Misbah, dari Asosiasi Peternak Nasional dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan dengan Kementerian Pertanian terkait pakan. Mengingat isu jagung impor yang tidak terserap akan dialihkan ke feedmeal sudah tersebar dikalangan peternak. Karena memang jagung impor  untuk para peternak.  Seperti yang diakui peternak, jatah untuk Jawa Timur saat ini hanya tersisa sekitar 50 ribu ton. Sementara di Banten hanya terserap sekitar 1000 ton. Sedangkan di Lampung belum terserap dan masih sekitar 800 ribu ton. Pihaknya juga meminta KPPU untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang menjual telur tetas di pasar becek. Ini harus ada fakta. Jika terbukti harus ada sanksi yang tegas.

Seperti diketahui, doa bersama para peternak ini diwarnai dengan pemotongan sekitar 2500 ingkung (ayam potong yang sudah dimasak). Juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang tetap eksisnya peternak rakyat. Penandatanganan ini dilakukan oleh seluruh pejabat yang hadir dan perwakilan para peternak.