Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Kepemimpinan di era ketidakpastian, dituntut kemampuan untuk memberikan kepastian dalam proses pemerintahan, memiliki visi yang adaptif dengan perubahan atau ketidakpastian, perkembangan teknologi informasi termasuk perkembangan kecerdasan buatan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor I IPDN, Dr. Dety Mulyati, SH, MH.CN saat membuka kegiatan Seminar Pemerintahan Dalam Negeri “Leadhership in The Age of Insecurity”, Kamis, 5 Desember 2019 di Balairung Jenderal Rudini Kampus IPDN Jatinangor.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa, pemimpin juga harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana yang menimpa masyarakatnya serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk diketahui, narasumber dalam kegiatan tersebut, Ketua BNPB , Letjend. Doni Monardo dan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ir. Wahid Wahyudi, MMT.
Dalam paparannya, Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo menyampaikan, wilayah Indonesia khususnya pesisir selatan Jawa Barat dan Jatim merupakan daerah rawan Gempa dan tsunami. Permasalahan lainnya adalah masalah polusi terutama sampah plastik yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup serta kerusakan lingkungan. Penggunaan tumbler sebagai ganti botol Air kemasan adalah langkah yang sangat bijak guna mengurangi limbah plastik. Selain itu, bahaya penurunan dan pergeseran tanah juga mengancam keselamatan masyarakat karena sangat berpengaruh terhadap timbulnya Gempa. Terkait hal ini, Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakernas Penanggulangan Bencana. Diantaranya, Bappeda harus mulai merancang dan rakyat diajak untuk membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa kalau memang daerah itu rawan gempa. Juga perlu adanya keterlibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Presiden Jokowi juga meminta jajaran di daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Selain itu Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Termasuk menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama. Presiden juga menginginkan adanya simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Harapannya, masyarakat benar-benar siap menghadapi setiap bencana.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan tentang perempuan dan anak-anak beresiko meninggal 4 x lebih besar dari pada pria . Untuk itu pemerintah harus hadir dalam memberikan rasa dan melayani masyarakat dengan sebaik baiknya.
Ditempat yang sama, Asisten III Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ir. Wahid Wahyudi, MMT menngungkapkan, pemimpin pemerintahan di era perubahan harus memiliki Kapabilitas ( kemampuan Siri, baik intelektual maupun moral) , Akseptabilitas ( Tingkat penerimaan dan dukungan pengikut) dan Kompatibilitas ( kemampuan menyesuaikan Siri thd tuntutan Dan kondisi atasan maupun bawahan). Juga disampaikan tentang isu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lekat dengan Nawa Bhakti Satya yakni Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Berkah, Jatim Berdaya, Jatim Harmoni, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Agro, dan Jatim Amanah.
