Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M. menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi Bidang PIPK BPKP RI, Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, jajaran pejabat kementerian, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Timur dan Bali, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PU, serta Inspektur se-Jawa Timur.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Integritas, menurutnya, harus menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang PIPK BPKP RI menyampaikan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah serta penerapan manajemen risiko untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembenahan sistem tata kelola pemerintahan. Penguatan integritas kepala daerah, optimalisasi fungsi pengawasan, serta penerapan sistem yang transparan dan akuntabel menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Keikutsertaan Bupati Blitar dalam rapat koordinasi ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan integritas, sistem pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
