Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM mendampingi kunjungan kerja Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, pada Rabu (2/7/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya peninjauan langsung terhadap proyek percontohan reforma agraria berbasis akses reform di wilayah Kabupaten Blitar.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, jajaran Muspika Gandusari, serta para stakeholder terkait.
Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung lahan jagung seluas 10,77 hektare di Desa Soso, yang merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria melalui program redistribusi tanah. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kami mengapresiasi kolaborasi antara semua pihak dalam mendukung Asta Cita Presiden, terutama dalam aspek ketahanan pangan. Desa Soso menjadi contoh nyata bagaimana redistribusi tanah dapat membuka akses ekonomi bagi masyarakat,” ujar Yulia.
Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari jajaran Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian persoalan agraria di Kabupaten Blitar.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa proyek ini fokus pada peningkatan akses masyarakat, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, terhadap sumber daya agraria sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi lahan jagung oleh Dirjen Penataan Agraria dan rombongan, serta dilanjutkan jamuan makan malam di Pendopo Ronggo Hadinegoro yang dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Kapolres Blitar, Dandim 0808 Blitar dan Kepala Perangkat Daerah.
